Kemenko Perekonomian RI Gelar FGD

"Energi Hijau Berbasis Kelapa Non Standar"


Kemenko Perekonomian RI Gelar FGD 

"Energi Hijau Berbasis Kelapa Non Standar"


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan "Energi Hijau Berbasis Kelapa Non Standar" di Hotel Borobudur Jakarta, senin (19/06/2023).

FGD dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Musdhalifah Machmud. Adapun yang menjadi pembicara dalam acara tersebut antara lain Suyoto Rais (Ketua Umum IJBNet), Alit Pirmansah (Market and Statistic Officer International Coconut Community), Dedie Tooy (Dekan Fakultas Pertanian Univertitas Sam Ratulangi Manado), serta Zulfa Fitri Ikatrinasari (Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana). Selain itu, turut hadir Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, yang juga Ketua Umum Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK).



FGD ini mengupas tentang potensi kelapa non standar yang tidak diterima oleh industri pangan, untuk dijadikan bahan bakar bioavtur. Dalam pemaparannya, Ketua Umum IJBnet Suyoto Rais mengungkapkan bioavtur digunakan pertama kali tahun 2008 untuk penerbangan London ke Amsterdam.  Dalam perkembangannya, pada tahun 2018 produsen bioavtur terbesar di dunia Neste (Finlandia) membangun pabrik di Singapura. Indonesia sebagai negara penghasil kelapa terbesar kedua di dunia harus memanfaatkan peluang ini, dengan mengembangkan kelapa menjadi bioavtur. Tujuan akhir dari proyek energi hijau berbasis kelapa non-standar ini adalah kesejahteraan petani melalui peningkatan penggunaan kelapa yang mana IJBNet sebagai pemberi market yang jelas untuk penjualan SAF (Sustainable Aviation Fuel) ke Jepang.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Musdhalifah Machmud menyambut baik rencana ini. Pemerintah dan stakeholder terkait sangat mendukung pemanfaatan kelapa non standar dengan kategori atau definisi yang diusulkan untuk SAF (bio avtur), masuk ke positive list ICAO dan sepakat menyatakan tidak mengganggu pasokan pangan dan tidak bisa diproduksi dengan sengaja.

FGD kali ini dihadiri sejumlah instansi pemerintahan, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, BRIN, BSN dan DEKINDO. Sedangkan perwakilan dari daerah yang hadir adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.


#hilyah #ijbnet